
Kebebasan berpendapat news, research and analysis - the conversation
- Select a language for the TTS:
- Indonesian Female
- Indonesian Male
- Language selected: (auto detect) - ID
Play all audios:
July 26, 2024 Bagas Aditya, _The University of Melbourne_ Gencarnya aktivisme mahasiswa di Australia memberikan perspektif baru tentang bagaimana kebebasan berpendapat itu seharusnya
dipelihara di lingkungan pendidikan tinggi di Indonesia. January 31, 2024 Rahadian Diffaul Barraq Suwartono, _Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta_ Pembentukan Angkatan Siber bukan
ide yang buruk, tetapi pembentukannya harus penuh pertimbangan, jangan sampai menjadi alat untuk membungkam publik. July 11, 2023 Arthur Grimes, _Te Herenga Waka — Victoria University of
Wellington_ Riset terbaru menyoroti bagaimana orang yang menghargai kebebasan berpendapat mungkin bukan orang yang paling diuntungkan dari kebebasan itu. March 3, 2023 Heru Susetyo,
_Universitas Indonesia_ Hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi bukanlah hak universal, melainkan memiliki pembatasan tertentu yang diatur menurut hukum untuk menghormati hak atau
nama baik pihak lain. December 10, 2022 Ari Pramuditya, _Amnesty International Indonesia_ Dengan adanya KUHP baru, jelas bahwa kebebasan ruang sipil semakin menyempit dan mengkhawatirkan.
November 8, 2021 Rodney Tiffen, _University of Sydney_ Jurnalis semestinya bebas berekspresi di media sosial. Namun, hal ini kerap menjadi dilema bagi organisasi media tempat mereka bekerja.
September 15, 2021 Dina Listiorini, _Universitas Atma Jaya Yogyakarta_ and Dédé Oetomo, _Universitas Airlangga_ Pembungkaman atas isu LGBT di kampus sudah berlangsung lama - paling tidak
sejak era Orde Baru - dan sayangnya terus terjadi hingga kini. Namun, perlawanan tidak berhenti. September 8, 2021 Fiona Suwana, _Queensland University of Technology_ and Wijayanto,
_Universitas Diponegoro_ Di satu sisi, teknologi telah membantu publik menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Namun, di sisi lain, teknologi juga membantu penguasa membungkam kritik. July
15, 2021 Luthfi T. Dzulfikar, _The Conversation_ Dalam menghadapi aktivis dan kritik masyarakat, korporasi dan oknum aparat seringkali mengandalkan pendekatan manipulatif yang disebut
Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP). July 2, 2021 Eka Nugraha Putra, _Universitas Merdeka Malang_ Dengan mengeluarkan SKB, pemerintah sebenarnya mengakui bahwa pasal-pasal
ini bermasalah baik dari segi bahasa perundang-undangan maupun dalam penegakannya – kalau tidak, tentu SKB tidak diperlukan. April 26, 2021 Laras Susanti, _Universitas Gadjah Mada _ and
Wisnu Prasetya Utomo, _Universitas Gadjah Mada _ Polisi virtual hadir di tengah kondisi negara hukum Indonesia yang problematik. Alih-alih menciptakan ketertiban, kehadiran mereka justru
mengancam kebebasan warga negara. April 21, 2021 Maria Isabel Tarigan, _Indonesia Judicial Research Society _ Penghinaan terhadap peradilan sebagai tindak pidana telah diatur dalam
undang-undang, dan sedang dirumuskan ulang lewat rancangan KUHP baru. April 6, 2021 Treviliana Eka Putri, _Universitas Gadjah Mada _ and Muhammad Perdana Sasmita-Jati Karim, _Universitas
Gadjah Mada _ Polisi virtual seharusnya mengambil peran penting dalam edukasi literasi digital dan tidak menjadi instrumen represi baru. March 3, 2021 Andre Arditya, _The Conversation_
Isu-isu terkait hak-hak sipil, kesenjangan, korupsi, dan politik praktis menjadi sorotan utama bagi para pakar dan peneliti. March 3, 2021 Andre Arditya, _The Conversation_ Kami ngobrol
dengan Usman Hamid, pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, tentang penyalahgunaan UU ITE dan bagaimana warga negara bisa mendorong revisi hukumnya. December 18, 2020 Mohammad Iqbal
Ahnaf, _Universitas Gadjah Mada _ Ceramah-ceramah penuh kebencian dan hasutan kekerasan terus berulang karena nyaris tidak ada penegakan hukum yang berefek jera terhadap para pelaku. Kenapa
demikian? December 7, 2020 Herlambang P Wiratraman, _Universitas Airlangga_ Selama sembilan bulan pandemi, kita telah menyaksikan ancaman serius terhadap kebebasan sipil - ini tidak hanya
terhadap privasi, tapi juga kebebasan berpendapat dan kebebasan pers di ranah digital. November 30, 2020 Dewa Ayu Diah Angendari, _Universitas Gadjah Mada _ Batasan definisi ujaran kebencian
di Indonesia terlalu luas. Ada pula asumsi unggahan seseorang di medsos pribadi bisa berdampak sangat besar. November 5, 2020 Ana Nadhya Abrar, _Universitas Gadjah Mada _ Dengan
keterbatasan terhadap informasi yang akurat, media di Papua tidak dapat memproduksi berita dengan kualitas yang terbaik. October 27, 2020 Tim Mann, _The University of Melbourne_ Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) telah menjadi ikon bagi masyarakat sipil Indonesia dan pembela kepentingan publik yang teguh.